ENSIKLOPEDIA POLITIK

Perilaku Politik :
Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyararakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan keputusan politik

Influence (pengaruh):
Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela

Persuasion (persuasi) :
Kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu

Manipulasi :
Penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan

Legitimasi :
Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik

Primordialisme:
Suatu sikap sangat cintanya terhadap sesuatu, baik terhadap suatu agama, etnis, maupun golongan dan kebudayaan

Identitas :
Identitas mengacu pada aktor sosial, sebagai suatu proses konstruksi makna yang berdasarkan pada atribut budaya, atau serangkaian hubungan dari atribut budaya yang memberikan pemaknaan yang lebih dari sumber makna yang lain. Dimana pluralitas merupakan sumber yang bertolak belakang dengan representasi setiap individu ataupun tindakan sosial.

Politik Identitas :
Upaya yang dilakukan terhadap kepemilikan identitas untuk membangun sebuah perbedaan atas dasar ras, etnik, budaya ataupun agama tertentu.

Ideologi :
Pandangan atau system nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat dan menganai cara-cara yang paling dianggap baik untuk mencapai tujuan.

Partai Politik :
Sebuah organisasi yang terbangun dari kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu

Budaya Politik :
orientasi dan sikap politik yang mengacu pada sistem politik serta bagian-bagian yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut

Partisipasi Politik :
Keikut sertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya

Konflik Politik :
Perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu-individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah

Politik Lokal :
Proses interaki yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dimana sejumlah nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif bagi suatu masyarakat artinya; setiap individu terlibat didalam kegiatan politik karena adanya kelangkaan atas barang dan jasa

Desentralisasi :
Suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi wewenang serta tanggungjawab pemerintah daerah

Otonomi Daerah :
Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah :
kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif negara.

Good Governance :
Hubungan yang harmonis dan saling control antara tiga komponen penting yaitu; Negara, masyarakat sipil dan pasar untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen lainnya

Civil Society :
Wilayah kehidupan social yang terorganisasi yang bercirikan voluntary, self generating dan self supporting

Direct Democracy (Demokrasi Langsung) :
Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas

Representative Democracy (Demokrasi tidak langsung) :
Bentuk pemerintahan dimana pembuatan keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum

Oposisi :
Sikap kritis yang memungkinkan suatu kekuasaan dijalankan dan dialokasikan untuk kepentingan yang sesuai dengan kehendak pemberi kekuasaan (rakyat)

Negara Totaliter :
Sebuah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, tidak memberikan toleransi terhadap oposisi, dan mempraktekkan control yang sangat ketat terhadap warga Negara

Negara Demokratis :
Suatu pemerintahan yang memperbolehkan warga Negara untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang diuat oleh pemerintah